Partai Komunis Indonesia (PKI) berakhir sebagai kekuatan politik resmi setelah pemerintah membubarkannya pada 12 Maret 1966. Keputusan tersebut kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966. Namun, perjalanan PKI tidak bermula dari peristiwa 1965. Organisasi ini tumbuh sejak masa kolonial, sempat hancur setelah konflik 1948, lalu kembali menjadi salah satu kekuatan politik terbesar pada dekade 1950-an.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia ditandai dengan pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi tersebut berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan itu gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam arena politik. Konflik besar terjadi pada 18 September 1948 ketika PKI dan kelompok-kelompok kiri terlibat dalam peristiwa di Madiun. Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatatnya sebagai puncak pertentangan antara pemerintah Republik Indonesia dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mencakup sejumlah organisasi berhaluan kiri.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal tersebut, yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata. Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas.
Kembali menjadi kekuatan besar
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Peristiwa Madiun, PKI membangun kembali basis politiknya pada 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya. Organisasi itu memperluas dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lain.
Kekuatan tersebut terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR, dengan perolehan 39 kursi. Hasil itu menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Dalam pemilihan anggota Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Memasuki Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, partai ini mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pada awal 1960-an, pengaruh PKI semakin besar, tetapi ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga meningkat. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan 1965-1966, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas peran sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI menekankan penggunaan arsip dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang untuk mengkaji peristiwa tersebut.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI, organisasi yang dianggap terkait, serta orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisannya. Komnas HAM mencatat rangkaian pelanggaran HAM berat pada 1965-1966, termasuk pembunuhan, penahanan, pemindahan paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan keluarga mereka.
Keputusan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966 menyatakan partai tersebut beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 kemudian melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan menyebarkan atau mengembangkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Perubahan politik itu turut mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno dan lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto, yang berlangsung hingga 1998. Hingga kini, PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek kajian sejarah, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan organisasi, dan rangkaian kekerasan setelah peristiwa tersebut.