Setiap 15 September, Hari Demokrasi Internasional menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum. Peringatan ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta pemerintahan yang berjalan secara bertanggung jawab.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Hari Demokrasi Internasional melalui Resolusi 62/7 pada 8 November 2007. Resolusi tersebut berisi dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengonsolidasikan demokrasi di berbagai negara. Peringatan pertamanya kemudian berlangsung pada 15 September 2008.
Berawal dari deklarasi tentang demokrasi
Pemilihan 15 September berkaitan dengan Universal Declaration on Democracy yang diadopsi Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1997. Sejak ditetapkan sebagai peringatan internasional, tanggal tersebut menjadi agenda tahunan untuk meninjau perkembangan demokrasi dan memperkuat pemahaman publik mengenai prinsip-prinsip yang menopangnya.
PBB menjadikan momentum ini sebagai ruang untuk mendorong pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas agar terus memperkuat nilai-nilai demokrasi. Dalam kerangka tersebut, demokrasi mencakup lebih dari sekadar proses pemungutan suara. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, kebebasan menyampaikan pendapat, kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta akuntabilitas pemerintahan merupakan bagian penting di dalamnya.
Peringatan ini juga digunakan untuk melihat tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di berbagai negara. Kesadaran masyarakat terhadap prinsip demokrasi dipandang penting agar partisipasi politik dan kehidupan publik berlangsung dengan menghormati hak serta kebebasan setiap orang.
Hak berpendapat dan tantangan ruang digital
Salah satu unsur utama dalam kehidupan demokratis adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kebebasan memperoleh informasi turut mendukung partisipasi tersebut.
Kebebasan berekspresi diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki dan menyampaikan pendapat, sekaligus mencari, menerima, dan menyebarkan informasi.
Namun, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru bagi ruang publik. Misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konten manipulatif berpotensi memengaruhi percakapan publik serta proses demokrasi. Karena itu, masyarakat berperan dalam menjaga kualitas ruang publik dengan mengutamakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghormati perbedaan pendapat.
Peringatan Hari Demokrasi Internasional 2026
Pada 2026, Hari Demokrasi Internasional tetap diperingati pada 15 September. Kalender resmi PBB mencantumkan tanggal tersebut sebagai International Day of Democracy.
Peringatan tahun ini dapat menjadi momentum untuk merefleksikan kondisi demokrasi, termasuk cara masyarakat menggunakan hak politik dan kebebasan sipil secara bertanggung jawab. Sejak pertama kali diperingati pada 2008, agenda ini terus menempatkan partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan institusi pemerintahan yang bertanggung jawab sebagai unsur penting dalam kehidupan demokratis.