Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap modus politik yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, yang dikenal dengan istilah ‘politik outsourcing’. Modus ini diduga dilakukan untuk kepentingan politik pribadinya dengan memanfaatkan para pegawai kontrak.
Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik menemukan adanya indikasi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang melibatkan Fadia. Dalam kasus ini, Fadia diduga menyalahgunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
Budi Prasetyo menyampaikan, “KPK menduga adanya penyalahgunaan kekuasaan, hubungan kekuasaan, dan ketergantungan pekerjaan untuk kepentingan politik tertentu.”
Kendali Penuh dalam Perekrutan
Fadia diketahui memiliki kendali penuh terkait perekrutan dan pemilihan pegawai outsourcing di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Hal ini memungkinkan Fadia untuk mempengaruhi para pegawai tersebut demi kepentingan politiknya.
Dengan memanfaatkan ketergantungan para pekerja pada pekerjaan mereka, Fadia mengarahkan mereka untuk mendukungnya dalam kontestasi Pilkada. Para pegawai merasa tidak punya pilihan selain patuh pada instruksi Fadia guna mempertahankan pekerjaan mereka.
Budi menekankan bagaimana pengaruh dan kontrol Fadia di lingkungan birokrasi daerah membuat para pegawai outsourcing terjebak dalam keputusasaan.
Tindak Lanjut KPK
KPK saat ini sedang mengumpulkan bukti tambahan terkait temuan politik outsourcing yang dilakukan oleh Fadia. Kasus ini tidak hanya berakhir pada penindakan hukum, tetapi juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan KPK terhadap penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik.
Lembaga antikorupsi ini mempertimbangkan kasus ini sebagai salah satu bahan kajian penting untuk mencegah praktik serupa di masa depan.