Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) dalam upaya menjaga kualitas dan nilai gizi pangan yang disalurkan ke masyarakat. BHS menekankan pentingnya melibatkan seluruh lembaga terkait, mulai dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, hingga Satgas Pangan, untuk memastikan keberhasilan program ini. Sejauh ini, MBG telah menjangkau 20 juta penerima dari target 82,9 juta, melibatkan 6.000 dapur di 38 provinsi.
Di wilayah Jawa Timur, program MBG di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo sebagian besar dikelola oleh UMKM di bawah naungan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), menciptakan hampir 300 ribu lapangan kerja. Meskipun demikian, BHS juga menyoroti beberapa persoalan, seperti gangguan distribusi pangan yang mencapai sekitar 6 ribu kasus sejak program ini dimulai.
BHS menekankan perlunya evaluasi serius, terutama terkait rantai pasok pangan. Dia menyoroti kebutuhan akan cold storage untuk menjaga kesegaran hasil pertanian dan perikanan. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan keterampilan antara juru masak di dapur MBG bukanlah akar permasalahan, melainkan kualitas bahan baku yang harus ditingkatkan.
Dalam upaya menjaga kualitas dan mutu pangan, BHS meminta Bapanas dan Satgas Pangan untuk turun tangan dengan memastikan semua komponen lembaga pangan terlibat secara aktif. Program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mencegah obesitas, meningkatkan kecerdasan anak bangsa, dan memperkuat daya saing generasi muda. Melalui kerja sama lintas lembaga, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan efisien dan melibatkan seluruh komponen lembaga pangan di Indonesia.