Mutasi dalam instansi pemerintahan harus dilakukan dengan pemberitahuan yang jelas dan transparan kepada pegawai yang bersangkutan. Piprim, seorang dokter yang baru saja dimutasi, mengungkapkan ketidakpuasannya karena tidak mendapatkan pemberitahuan secara resmi atau klarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, proses mutasi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penyertaan alasan tertulis, pemberitahuan transparan, klarifikasi jabatan, dan penilaian kebutuhan organisasi.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) Nomor 21 Tahun 2022 juga menegaskan pentingnya melakukan mutasi dengan benar. Mutasi yang dilakukan secara mendadak tanpa komunikasi yang tepat dapat bertentangan dengan prinsip manajemen ASN. Piprim juga menyoroti bahwa dalam kasusnya, tidak ada alasan mutasi yang disampaikan secara transparan sebelumnya, membuat proses tersebut menjadi tidak sesuai dengan aturan.
Saat ini, transparansi dan komunikasi yang jelas dalam proses mutasi pegawai merupakan hal yang sangat penting. Piprim menekankan bahwa para pegawai merasa dihargai dan dihormati ketika proses mutasi dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap proses mutasi dilakukan dengan penuh keterbukaan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
