Home Politik Fahri Bachmid menggantikan Yusril sebagai Ketum Partai Bulan Bintang

Fahri Bachmid menggantikan Yusril sebagai Ketum Partai Bulan Bintang

0

Prof. Yusril Ihza Mahendra telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Bulan Bintang dalam acara Musyawarah Dewan Partai (MDP) di kantor pusat partai, Jakarta, Sabtu malam. Keputusan Yusril untuk mundur tersebut telah diterima oleh Musyawarah Dewan Partai, yang kemudian melanjutkan dengan pemilihan penjabat (Pj.) ketua umum. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Fahri Bachmid.

Fahri Bachmid, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Mahkamah Partai, terpilih sebagai penjabat ketua umum setelah pemungutan suara (voting) dari para jajaran pimpinan pusat dan daerah dalam MDP Partai Bulan Bintang yang berjumlah 49 orang. Dalam pemungutan suara, Fahri Bachmid berhasil memperoleh suara terbanyak, yaitu 29 suara, sementara kandidat penjabat lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor, mendapatkan 20 suara.

Musyawarah Dewan Partai, sebagai forum pengambil keputusan kedua tertinggi setelah muktamar, juga sepakat bahwa Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang akan diadakan paling lambat pada akhir Januari 2025. Salah satu agenda utama dalam Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang adalah memilih dan menetapkan ketua umum definitif partai.

Partai Bulan Bintang juga akan melakukan perubahan terbatas pada AD/ARTnya dan penunjukan penjabat ketua umum ini akan diresmikan dalam akta notaris untuk kemudian diajukan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik.

Alasan Yusril untuk mundur sebagai ketua umum adalah karena keinginannya untuk beristirahat dari kepengurusan partai politik. Meskipun mundur, Yusril tetap akan aktif di dunia politik sebagai akademisi dan politikus senior. Dia juga menyatakan bahwa ke depannya aktivitas politiknya akan dilakukan di luar partai, sehingga dia dapat lebih leluasa dalam memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah-masalah bangsa, termasuk membangun hukum dan demokrasi di Indonesia.

Source link

Exit mobile version