Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mengadakan sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan tujuan meningkatkan nilai maturitas di jajaran UPT pemasyarakatan dan imigrasi. Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Babel, Harun Sulianto, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan SPIP sebagai proses yang penting dalam mencapai tujuan organisasi.
SPIP memiliki empat tujuan utama, yaitu kegiatan efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan SPIP, Kantor Wilayah Kemenkumham Babel bekerja sama dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bangka Belitung dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terkait masalah ini.
Pentingnya pembinaan atas penyelenggaraan SPIP dari pengenalan konsep hingga pengukuran keberhasilannya juga disoroti oleh Harun Sulianto. Narasumber kegiatan tersebut adalah Auditor Ahli Madya dari BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memberikan pemahaman dan panduan kepada 50 peserta yang terdiri dari Pejabat Administrator Jajaran Kantor Wilayah serta seluruh Operator SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
