Anang Sujoko, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, menyatakan bahwa kehadiran partai politik di luar koalisi akan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah periode 2024 hingga 2029. Menurut Anang, partai politik nonkoalisi tidak akan terpengaruh oleh kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan akan menjadi pengawas dalam pemerintahan.
Anang menyoroti sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum bergabung dalam koalisi dengan pemenang Pemilihan Umum Presiden 2024. Menurutnya, kehadiran partai politik nonkoalisi sebagai oposisi dapat memastikan nilai-nilai demokrasi di dalam pemerintahan.
Anang berpendapat bahwa partai politik nonkoalisi akan berperan sebagai pengawas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai tersebut diharapkan dapat berkomitmen dan mendukung kepentingan rakyat secara lebih luas.
Dengan banyaknya partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan 2024-2029, Anang mengungkapkan adanya kecenderungan untuk mengamankan koalisi dan mempersiapkan kemenangan di pemilihan umum berikutnya. Namun, keberadaan partai politik nonkoalisi dinilai bisa memberikan keseimbangan dan pengawasan dari rakyat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Anang menekankan pentingnya kontrol rakyat melalui partai politik nonkoalisi untuk mengimbangi kekuatan dalam demokrasi. Dengan demikian, partai nonkoalisi akan tetap menjadi perhatian dalam pengawasan terhadap pemerintahan.
Berdasarkan data KPU, terdapat delapan partai politik yang berhasil meraih kursi di parlemen dengan perolehan suara di atas empat persen. Dari partai-partai tersebut, hanya beberapa yang telah resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara yang lain masih bersikap independen atau belum menentukan sikap mereka.
Dengan demikian, keberadaan partai politik nonkoalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat memberikan kontrol dan pengimbangan terhadap kekuasaan serta kepentingan yang ada. Hal ini akan memastikan adanya pengawasan yang lebih efektif dari rakyat terhadap jalannya pemerintahan.
