Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di pemerintahan harus memprioritaskan aspek keamanan guna mengurangi dampak negatif yang bisa muncul.
Dalam Seminar Sekolah Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Angkatan 81/WWS di Jakarta, Anas menyatakan bahwa AI memiliki dua sisi yang bisa memberikan dampak baik dan buruk.
Anas menekankan perlunya manajemen risiko dan regulasi yang ketat untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi demi memastikan keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip regulasi yang kuat seperti transparansi, akuntabilitas, privasi data, dan keamanan harus diterapkan dengan ketat dalam menghadapi ancaman kejahatan yang didukung oleh AI.
Menurut Anas, desain AI juga harus inklusif dengan mengutamakan kesetaraan sosial dan prinsip-prinsip etika. Hal ini agar penggunaan AI tidak hanya aman dan bertanggung jawab, tetapi juga bermanfaat secara luas bagi masyarakat.
Anas juga menyoroti kompleksitas tantangan kejahatan masa depan yang didukung oleh AI. Ancaman seperti penyebaran konten palsu dan penyalahgunaan otomatisasi AI untuk tindakan jahat menimbulkan tantangan besar dalam memastikan keamanan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Anas menganggap peran Polri sebagai bagian penting dari pemerintah sangat vital. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dapat mendukung transformasi digital melalui implementasi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.
Anas yakin bahwa pemanfaatan teknologi AI dalam pemerintahan dapat menjadi kunci untuk menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah terus melanjutkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden terkait transformasi digital dan layanan digital nasional.
Pemerintah juga sedang berupaya mempercepat pembentukan GovTech yang akan mempercepat transformasi digital layanan terpadu. Salah satunya adalah implementasi single sign-on ke portal nasional yang aman untuk mengatasi kebocoran data dan pengisian data diri yang berulang.
Artikel ini ditulis oleh Fath Putra Mulya dan diedit oleh Didik Kusbiantoro.opyright © ANTARA 2024.
