Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Peruamahan dan Kawasan Pemukiman (Kemen PKP) menunjukkan komitmen dalam memperkuat kesejahteraan kelompok masyarakat produktif melalui kebijakan rumah subsidi khususnya bagi buruh Indonesia. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Hardianto, program perumahan subsidi ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap buruh, terutama dalam hal tempat tinggal yang layak. Hardianto berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi buruh yang belum memiliki rumah.
Pada tanggal 10 April 2025, penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh dilaksanakan di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat. Program ini menawarkan 20.000 unit rumah subsidi bagi buruh, dengan rencana penyerahan 100 unit rumah pada 1 Mei 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa pemberian rumah subsidi ini merupakan kabar baik yang memberikan semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.
Rumah subsidi untuk buruh merupakan bagian dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digagas pemerintah, dengan alokasi juga diperuntukkan bagi tenaga migran, nakes, dan wartawan. Pemerintah juga akan melibatkan perwakilan organisasi profesi untuk membahas teknis penyaluran program ini, seperti asosiasi nelayan dan serikat buruh. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Hadininggar Widyasanti menegaskan kesiapan BPS dalam memberikan data terkait buruh yang memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi.
Berbagai pihak, termasuk Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar, serta perwakilan konfederasi buruh, hadir dalam acara tersebut. Program perumahan subsidi untuk buruh ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan buruh Indonesia.
