Uji coba reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Muara Enim akan menguji kesiapan sistem layanan kesehatan, termasuk integrasi teknologi informasi yang digunakan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Proses ini dinilai kompleks karena mencakup tiga agenda reformasi yang saling berkaitan.
Tiga agenda reformasi diuji di Muara Enim
Fadlina mengatakan pelaksanaan uji coba membutuhkan persiapan matang dan koordinasi lintas pihak. Menurut dia, kompleksitas reformasi JKN membuat setiap tahapan harus dijalankan secara hati-hati agar hasil uji coba dapat menggambarkan kondisi dan kesiapan sistem di lapangan secara menyeluruh.
“Reformasi JKN ini luar biasa dan cukup kompleks karena saling berkaitan. Karena itu, tentu kita harus berhati-hati karena terdapat berbagai hal yang harus disiapkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” kata Fadlina.
Salah satu persiapan utama adalah memastikan integrasi sistem aplikasi. Sistem milik pemerintah daerah yang digunakan di Puskesmas perlu dikoordinasikan dengan aplikasi Kementerian Kesehatan dan sistem BPJS Kesehatan. Integrasi tersebut menjadi bagian penting agar proses layanan dan pelaksanaan uji coba dapat berlangsung tanpa kendala antarsistem.
“Dalam proses uji coba ini tentu ada berbagai hal yang harus kami siapkan, salah satunya integrasi sistem aplikasi, baik aplikasi milik pemerintah daerah di Puskesmas, aplikasi Kementerian Kesehatan, maupun aplikasi BPJS Kesehatan sendiri. Hal ini perlu dikoordinasikan agar pelaksanaan uji coba dapat berjalan dengan baik,” ujar Fadlina.
Selain RBKP, reformasi JKN mencakup penerapan KRIS dengan 12 kriteria standar ruang rawat inap. Agenda lainnya adalah iDRG, sistem pembiayaan yang dikembangkan agar lebih sesuai dengan karakteristik penyakit dan profil kesehatan masyarakat Indonesia.
Muara Enim dinilai strategis sebagai lokasi uji coba
Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan Obrin Parulian menjelaskan, Muara Enim dipilih karena memiliki karakteristik geografis sebagai daerah transit. Kondisi itu membuat kabupaten tersebut berpotensi menjadi tujuan rujukan bagi masyarakat dari sejumlah wilayah di sekitarnya. Dukungan pemerintah daerah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan lokasi uji coba.
“Muara Enim memiliki kompleksitas tersendiri karena merupakan daerah transit, sehingga memungkinkan menjadi rujukan dari beberapa daerah. Dengan sistem baru yang nantinya didukung teknologi informasi, kita ingin melihat bagaimana implementasinya di daerah dengan karakteristik seperti Muara Enim dan apa saja kendalanya,” kata Obrin.
Dalam reformasi JKN, mekanisme rujukan akan berubah. Jika sebelumnya rujukan dilakukan secara berjenjang berdasarkan tipe rumah sakit, sistem baru akan mengacu pada kemampuan pelayanan. Pasien nantinya diarahkan ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai kebutuhan medis.
Obrin menyebut uji coba tersebut akan berlangsung paling lama 12 bulan. Hasil pelaksanaannya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan sebelum reformasi diterapkan secara nasional. Ia berharap perubahan tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang berkualitas dan terjangkau, serta memberi kepastian kepada fasilitas kesehatan mengenai standar yang harus disediakan.
Pemkab Muara Enim menyatakan kesiapan
Plt. Bupati Muara Enim Sumarni mengatakan keterlibatan daerahnya merupakan bentuk kontribusi dalam penyempurnaan sistem pelayanan kesehatan nasional. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyatakan siap memenuhi standar dan kebutuhan yang diperlukan selama uji coba berlangsung.
Sumarni menegaskan posisi geografis Muara Enim mendukung perannya sebagai wilayah rujukan. Kabupaten itu berbatasan dengan Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Lubuklinggau. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan reformasi JKN telah dibahas bersama Gubernur Sumatera Selatan.