KPI Mendorong Transparansi Data Sosial Ekonomi Masyarakat
Jakarta, aspirasipublik.com – Masalah klasifikasi desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan, kali ini oleh Koalisi Peduli Indonesia (KPI). Mereka menilai bahwa data yang tidak akurat dapat berdampak serius jika digunakan sebagai dasar untuk program perlindungan sosial pemerintah.
Dalam keterangan kepada wartawan pada Selasa, (8/9/2026), Ketua Umum KPI, Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa data desil seharusnya bukan satu-satunya indikator untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat. Jika data tidak sesuai dengan kondisi lapangan, pemerintah perlu membuka ruang koreksi dan melakukan verifikasi ulang.
Penegasan KPI untuk Pemerintah
KPI menekankan bahwa persoalan klasifikasi desil ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administratif semata. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perubahan klasifikasi tersebut dapat berdampak pada akses terhadap program-program pemerintah.
Oleh karena itu, KPI mendesak pemerintah untuk memastikan mekanisme pemutakhiran data berjalan transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Warga harus diberi hak untuk mempertanyakan dan mengoreksi data jika diperlukan.
Verifikasi Lapangan Tetap Penting
Ahmad Fauzi juga menyoroti pentingnya verifikasi lapangan dalam proses pendataan. Menurutnya, data sosial ekonomi harus dinamis sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat di lapangan.
KPI menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan klasifikasi desil agar tidak menimbulkan kesalahan sasaran. Mekanisme pengaduan dan koreksi yang jelas harus disediakan, serta mekanisme keberatan dari masyarakat harus dijelaskan dengan baik kepada warga di tingkat desa dan kelurahan.