Koalisi Peduli Indonesia Desak Pemerintah Segera Tangani Karhutla di Kalimantan
Jakarta – Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Ahmad Fauzi, menegaskan pentingnya langkah tegas dan terukur dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dalam menangani dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan.
Dorongan untuk Tindakan Cepat
Ahmad Fauzi mempertegas bahwa respons terhadap Karhutla tidak bisa hanya sebatas pemadaman setelah api meluas. Pencegahan, pengawasan kawasan rawan, perlindungan masyarakat terdampak, dan penegakan hukum merupakan hal-hal yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah.
Kondisi Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan semakin meningkat, laporan dari Kementerian Kehutanan mencatat operasi pengendalian Karhutla telah berlangsung selama 48 hari dengan melibatkan 12.880 personel gabungan. Luas Karhutla di sejumlah Provinsi Kalimantan masih terus diperbarui dan diverifikasi.
Ruang Lingkup Peran Kementerian
KPI menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penanganan Karhutla. Kementerian Kehutanan perlu fokus pada pengendalian kebakaran di kawasan hutan dan pengawasan terhadap pemegang izin, sementara Kementerian Lingkungan Hidup harus memastikan perlindungan lingkungan, kualitas udara, dampak terhadap masyarakat, dan penegakan hukum lingkungan berjalan maksimal.
Ahmad Fauzi juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap wilayah dan perusahaan di kawasan rawan Karhutla serta pemulihan setelah kebakaran terjadi.
Tuntutan Koalisi Peduli Indonesia
KPI mendesak Pemerintah untuk mempercepat pemadaman, memperkuat deteksi dini dan patroli, memastikan perusahaan pemegang izin mematuhi kewajiban pencegahan, menindak tegas pelaku pembakaran atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran, serta memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak. Pemulihan lingkungan dan keterbukaan informasi terkait Karhutla juga menjadi fokus tuntutan dari KPI.
Koalisi Peduli Indonesia akan terus memantau perkembangan Karhutla di Kalimantan dan mendorong pemerintah agar pencegahan menjadi prioritas utama dalam penanganan masalah ini.