Pemerintah Fokus Memperkuat Ekonomi Melalui DHE SDA
Jakarta – Untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, pemerintah tengah memaksimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan baru yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 diharapkan mampu meningkatkan pasokan valuta asing, memperkuat cadangan devisa, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.
Dampak positif dari kebijakan tersebut telah terlihat pada perdagangan perdana setelah implementasi aturan baru. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan, memberikan sentimen positif bagi pasar.
Implementasi Peraturan Baru terkait DHE SDA
Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, eksportir sumber daya alam diwajibkan untuk menyimpan DHE SDA di dalam negeri dengan tingkat kepatuhan mencapai 100 persen. Untuk sektor nonmigas, seluruh DHE SDA harus ditempatkan pada rekening khusus di dalam negeri minimal selama 12 bulan.
Sementara itu, eksportir sektor migas harus menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama minimal tiga bulan melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal global.
Insentif dan Fasilitas bagi Eksportir
Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha. Eksportir yang mematuhi kebijakan menempatkan DHE SDA di dalam negeri berhak atas fasilitas perpajakan yang lebih kompetitif.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa fasilitas perpajakan tersebut meliputi tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi reguler. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak eksportir untuk mematuhi aturan tersebut.
Optimalisasi pengelolaan DHE SDA menjadi strategi kunci pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal.