KPK Ungkap Modus Baru Korupsi: Politik Outsourcing

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengungkapan terkait modus korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Fadia diduga memanfaatkan hubungan kerja dengan para pekerja outsourcing di lingkungannya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

KPK menilai tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang yang memanfaatkan ketergantungan ekonomi para pekerja, yang kemudian dikenal dengan istilah ‘politik outsourcing’.

Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menemukan bukti kuat adanya eksploitasi posisi pekerja untuk kepentingan politik. KPK mengungkap hal ini dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan.

Menurut Budi Prasetyo, kontrol penuh atas rekrutmen pekerja outsourcing di Pemkab Pekalongan berada di tangan Fadia, yang membuatnya mampu memengaruhi para staf outsourcing untuk mendukungnya dalam pemilihan.

Aliran Uang Haram dan Penangkapan Fadia

Bermula dari dugaan korupsi pengadaan tender jasa outsourcing senilai puluhan miliar rupiah, Fadia disinyalir memanfaatkan perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan milik keluarganya.

Dari catatan KPK, perusahaan keluarga Fadia berhasil memperoleh keuntungan hingga Rp 46 miliar dalam rentang waktu beberapa tahun. Uang tersebut diduga mengalir ke kantong pribadi Fadia dan keluarga.

Saat ini, Fadia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Sejumlah mobil mewah juga disita sebagai barang bukti dalam kasus ini.

Perkembangan Selanjutnya

Fadia dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP. KPK berkomitmen untuk terus mengungkap fakta terkait intervensi politik berbasis proyek ini secara menyeluruh.