Isu reformasi TNI kerap kali dipersempit menjadi sekadar kekhawatiran publik soal kebangkitan peran militer di ruang sipil, padahal sebenarnya permasalahan utama terkait dinamika internal dan pola karir dalam tubuh TNI jauh melampaui narasi tersebut. Seringkali, aspek-aspek mendalam seperti mekanisme promosi, pengaruh politik, serta ketidakseimbangan struktur organisasi justru luput dari perhatian masyarakat.
Sebagai respons, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan diskusi “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” tanggal 4 Maret 2026 lalu. Forum ini mengundang para pakar seperti Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie untuk membedah problematika lama yang terus berulang dalam organisasi militer.
Pemuda peran militer dalam ranah sipil diwarnai garis batas yang semakin tipis antara tugas pertahanan eksternal dan keamanan dalam negeri. Dalam teori ideal, terdapat demarkasi yang jelas antara dua ranah ini. Namun pada praktiknya, terjadi percampuran yang berisiko mengaburkan profesionalitas institusi militer. Wilayah “abu-abu” ini rentan dimanfaatkan, terutama dalam situasi ketika pola promosi perwira lebih banyak diwarnai pengaruh eksternal ketimbang objektivitas internal.
Aditya Batara mengemukakan bahwa manifestasi pengaruh politik dalam promosi jabatan strategis di TNI kian menonjol di era kepemimpinan populis. Ketika kedekatan dan loyalitas kepada elit politik menjadi faktor utama, meritokrasi dan prestasi cenderung terpinggirkan. Ia menegaskan, “Promosi perwira tinggi sering kali terjebak dalam tarik menarik antara kepentingan individual di lingkaran kekuasaan dan nilai-nilai profesional TNI.”
Dalam penempatan Panglima TNI, Yudha Kurniawan menambahkan bahwa persetujuan DPR secara teori adalah bagian dari kontrol sipil atas militer. Namun menurutnya, sistem ini juga menyimpan potensi politisasi yang justru mendorong TNI menjadi alat kepentingan politik, bukan sekadar objek regulasi. Menariknya, Yudha mengangkat perbandingan dengan negara seperti Inggris yang tidak mensyaratkan persetujuan legislatif untuk posisi tertinggi militer, menunjukkan bahwa pola relasi sipil-militer tidak ada model tunggal, bahkan di antara demokrasi.
Sedangkan Beni Sukadis menyoroti isu struktur internal TNI. Ia mengingatkan masyarakat agar tak hanya fokus pada pemisahan TNI-Polri atau pembenahan regulasi, karena praktiknya, masalah meritokrasi dan tumpukan perwira justru menjadi kunci. Jumlah perwira tinggi yang tidak sebanding dengan jumlah jabatan struktural yang tersedia membuat banyak perwira “menganggur” di dalam organisasi.
Menurut Yudha Kurniawan, “penyakit” utama ada pada ketidakseimbangan sumber daya, mulai dari kapasitas pendidikan militer, anggaran minim, hingga peluang promosi yang sempit. Penumpukan personel serta keterbatasan anggaran memicu pembengkakan struktur dan hasrat memperluas peran TNI ke area sipil sebagai solusi instan menyerap surplus perwira.
Terkait tradisi pergantian Panglima TNI antar-matra, Beni menegaskan lewat contoh transisi kepemimpinan dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa preferensi politik lebih berperan dibanding norma rotasi, baik tertulis maupun tidak. Sehingga, pengisian posisi strategis dalam militer tetap didasarkan pada kalkulasi politik tingkat tinggi, ketimbang sekadar rotasi formal.
Diskusi ini semakin kontekstual di tengah kemunduran praktik demokrasi di Indonesia. Publik mulai sadar, relasi sipil-militer bukan sebatas mencegah militer kembali ke politik, melainkan mematangkan sikap sipil agar tidak terus menarik militer ke dalam pusaran politisasi jabatan. Reformasi dan profesionalisme militer hanya bisa terwujud bila pembenahan karir dilakukan objektif dengan memperkuat otonomi institusi militer dari intervensi sipil yang berlebihan.
Di tengah arus globalisasi demokrasi, negara-negara maju telah menjadikan prinsip penghormatan terhadap otonomi organisasi militer dalam praktik promosi dan karier sebagai acuan pokok. Hal seperti ini seharusnya menjadi inspirasi pembenahan TNI bila Indonesia ingin benar-benar menuju militer yang profesional, kuat, namun tetap tunduk pada otoritas sipil yang demokratis.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi