Inisiatif pemerintah dalam menggerakkan pembangunan ekonomi desa melalui Program Koperasi Merah Putih (KMP) pada Hari Koperasi 2025 menuai perhatian luas. Tujuan utama program ini adalah mewujudkan struktur ekonomi kerakyatan yang kokoh di kawasan pedesaan, sekaligus menanggapi kebutuhan masyarakat pada akses layanan keuangan serta kesempatan usaha.
Sedari awal, pemerintah telah memasang target besar dalam pembangunan koperasi desa, yakni membentuk 80.081 koperasi yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Nama “Koperasi Merah Putih” menjadi identitas populer program tersebut, yang menyasar lebih dari 84.000 desa di Indonesia, sebagaimana data BPS 2025. Penekanan juga mengarah pada wilayah pesisir yang jumlahnya mencapai hampir 13 ribu desa, memperlihatkan cakupan yang sangat luas.
Walaupun koperasi sudah lama dikenal di Indonesia, muatan sejarah keberadaannya diangkat kembali oleh Mayyasari Timur Gondokusumo, Dosen Universitas Pertahanan. Secara legal, koperasi baru diatur melalui UU Nomor 14 Tahun 1965, namun faktanya, inisiatif ini telah ada sejak abad ke-19 ketika Raden Aria Wiraatmaja mendirikan koperasi pertama guna membantu warga dari jeratan utang rentenir di tahun 1886. Model koperasi simpan pinjam yang diperkenalkan pada masa itu telah membentuk dasar aktivitas koperasi hingga masa kini.
Berkaca pada data Kementerian Koperasi 2025, pada 2023 terdapat sekitar 18.765 koperasi simpan pinjam di Indonesia, yaitu sekitar 14% dari total koperasi nasional yang mencapai 130.119 unit. Mayoritas koperasi justru bergerak di bidang usaha konsumen, dengan lebih dari 69 ribu unit yang tersebar.
Pemahaman tentang koperasi semakin ditekankan pada perannya sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi dipandang sebagai organisasi dengan fondasi nilai sosial dan kekeluargaan, menjunjung kerja sama antar anggota demi kemajuan bersama. Mayyasari menambahkan, pandangan internasional melihat koperasi sebagai sarana utama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya—suatu prinsip universal yang diadopsi di banyak negara.
Namun, dinamika koperasi Indonesia belum secepat negara-negara maju. Menurut hasil studi terkini dari Didi Sukardi bersama kolega (2025), pengelolaan koperasi nasional berada di bawah negara seperti Amerika Serikat, Swedia, India, hingga Korea Selatan. Mereka menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum dalam empat ranah: memperjelas identitas koperasi sebagai entitas sosial-ekonomi, memperkuat tata kelola organisasi yang demokratis dan profesional, menyesuaikan mekanisme pendanaan agar tetap adil dan transparan, serta memastikan adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran administratif ataupun pidana.
Program Koperasi Merah Putih sendiri menghadapi tantangan dan potensi risiko yang diungkapkan studi CELIOS (2025). Survey terhadap 108 perangkat desa menunjukkan kemungkinan munculnya penyimpangan, kerugian negara, atau melemahnya inisiatif usaha dari masyarakat lokal. Penemuan ini memperkaya diskursus publik soal efektivitas dan dampak riil program koperasi di lapangan yang begitu besar skalanya.
Walau demikian, ada optimisme cukup tinggi yang ditemukan dalam survei Litbang Kompas 2025. Dari 512 responden, 7 persen sangat yakin dan 60,9 persen yakin bahwa Koperasi Merah Putih bakal membawa manfaat nyata. Harapan masyarakat agar koperasi menjadi pelopor perubahan ekonomi desa masih sangat kuat, meski pelaksanaan programnya masih jauh dari target awal.
Rapat koordinasi Januari 2026 menegaskan kondisi bahwa koperasi baru yang sedang dibangun hanya mencapai angka 26 ribu, jauh di bawah sasaran. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah mulai mengajak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam percepatan pembangunan koperasi. Kolaborasi ini dianggap strategis mengingat jaringan TNI yang menjangkau wilayah-wilayah sulit.
Sebagian kalangan merespons positif pelibatan TNI, sebab kapasitas organisasinya dinilai mampu mempercepat implementasi. Mayyasari menyebut keterlibatan TNI dari atasan hingga level Babinsa adalah wujud komitmen TNI pada pembangunan ekonomi desa. Namun, langkah ini juga menuai kritik terkait batasan tugas TNI dalam UU Nomor 3 Tahun 2025, mengingat tidak ada pasal khusus tentang penugasan demikian, meski pelibatan TNI tetap dalam koridor arahan sipil.
Mekanisme kerja sama antara pemerintah, TNI, pemda, dan Agrinas sebagai pelaksana pun diatur secara khusus agar tiap Koperasi Merah Putih berdiri profesional dan berdaya guna. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pentingnya sinergi lintas lembaga demi efektivitas program tersebut.
Secara menyeluruh, program ini dimaksudkan sebagai fondasi kuat kesejahteraan pedesaan Indonesia. Kunci keberhasilan adalah pengawasan ketat, keterlibatan semua pemangku kepentingan, dan percepatan pembangunan yang terukur. Kritik, masukan, serta tanggapan dari masyarakat dan akademisi diharapkan menjadi penggerak agar implementasi Koperasi Merah Putih tidak hanya memenuhi target kuantitatif, namun juga memberi dampak nyata dalam kehidupan ekonomi rakyat di desa.
Sumber: Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI Jadi Sorotan, Mampukah Dongkrak Ekonomi Desa?
Sumber: Mengupas Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI, Jalan Panjang Mendorong Ekonomi Desa