Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pembangunan huntara ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang sebelumnya mengungsi di tenda pengungsian.
Progres fisik pembangunan huntara di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 75 persen dan diharapkan 7 blok huntara akan selesai dibangun pada Sabtu, 10 Januari 2026. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Kementerian PU dalam mendukung upaya penanganan pascabencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar warga terdampak dapat segera tinggal di hunian yang lebih layak.
Huntara yang berlokasi di Gampong Bundar, Aceh Tamiang, terdiri dari 7 blok bangunan modular yang masing-masing dapat menampung 12 Kepala Keluarga atau 48 jiwa. Total kawasan huntara ini dapat menampung sekitar 84 Kepala Keluarga atau 336 jiwa. Pembangunan huntara dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti toilet komunal, air bersih, sanitasi, listrik, dan pencahayaan yang memadai.
Kementerian PU menerapkan teknologi bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan untuk memastikan kekuatan bangunan, proses pembangunan yang cepat, dan kenyamanan bagi penghuni. Program pembangunan huntara ini bertujuan untuk membantu masyarakat menjalani masa pemulihan pascabencana dengan kondisi yang lebih baik daripada saat di tenda pengungsian yang terbatas.
Melalui program “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak,” Kementerian PU berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang berdampak bagi masyarakat. Dengan adanya huntara ini, diharapkan masyarakat terdampak bencana dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan ASTA CITA.
Mengetahui informasi tentang Kementerian Pekerjaan Umum, merupakan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Tugas utama Kementerian PU adalah dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia seperti jalan raya, jembatan, dan pengelolaan air. Kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan saat ini dipimpin oleh Menteri Dody Hanggodo.

Source link