Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), telah menyatakan keberatannya terhadap wacana kebijakan kewajiban pemeriksaan atau pelaporan rekening tabungan wisatawan, terutama jika dimulai oleh Pemerintah Provinsi Bali. Menurut BHS, kebijakan tersebut berpotensi berdampak besar dan serius terhadap sektor pariwisata nasional serta dapat menggagalkan target devisa Pariwisata Presiden Prabowo yang menargetkan sekitar 16 juta wisatawan mancanegara. BHS mempertanyakan kebijakan yang mengharuskan wisatawan untuk menunjukkan rekening tabungan mereka sebagai syarat masuk, karena menilai hal tersebut dapat melanggar prinsip privasi. Ia juga menyoroti bahwa besarnya saldo rekening tidak bisa dijadikan indikator kualitas wisatawan, karena banyak orang tidak menabung di bank atau menyimpan uang secara tunai. BHS juga mencatat bahwa negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan China tidak mensyaratkan pemeriksaan rekening bagi wisatawan bebas visa dan bahwa pemeriksaan rekening seharusnya hanya relevan dalam konteks visa. Lebih lanjut, BHS menekankan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis dan diplomatik yang serius terhadap wisatawan yang merasa dilecehkan dan direndahkan.