Kasus dugaan kebocoran data pribadi kembali mencuat dan memicu kekhawatiran publik terkait keamanan informasi digital. Insiden-insiden ini menegaskan bahwa banyak penyelenggara sistem elektronik baik instansi pemerintah maupun perusahaan belum sepenuhnya menerapkan standar keamanan sebagaimana diwajibkan oleh UU Pelindungan Data Pribadi.
Menurut Arie Lukman, Founder LNP Law Office, persoalan berulang ini disebabkan oleh lemahnya tata kelola data dan kurangnya transparansi kepada pemilik data. Setiap individu berhak mengetahui bagaimana datanya dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Pengendali data wajib mengutamakan keamanan dan akuntabilitas, karena UU PDP memberikan konsekuensi hukum yang jelas.
UU PDP memberikan perlindungan hukum komprehensif bagi pemilik data, termasuk hak-hak seperti informasi mengenai tujuan dan dasar pemrosesan data, hak akses, hak untuk memperbaiki, menghapus, atau membatasi data pribadi, serta hak mendapatkan ganti rugi jika terjadi penyalahgunaan data. Disamping itu, UU PDP juga mengatur kewajiban bagi pengendali data seperti memiliki dasar hukum yang jelas, menyediakan mekanisme pengaduan, melaporkan insiden kebocoran data, dan menerapkan keamanan yang memadai.
LNP Law Office, sebagai firma hukum yang fokus pada isu teknologi dan data, menyediakan layanan pendampingan korban kebocoran data, konsultasi kepatuhan UU PDP, penyusunan kebijakan dan SOP perlindungan data, serta penanganan sengketa antara pengguna dan pengendali data. Arie menegaskan bahwa kasus kebocoran data harus menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola data pribadi, karena kepatuhan terhadap UU PDP merupakan fondasi kepercayaan digital di Indonesia.
LNP Law Office adalah firma hukum yang berbasis di Jakarta, mengkhususkan diri dalam hukum teknologi, data protection, keamanan siber, dan penyelesaian sengketa digital. LNP berkomitmen untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendukung perusahaan dalam menerapkan tata kelola data sesuai regulasi.