Kebutuhan layanan kesehatan jiwa di Indonesia semakin meningkat, namun jumlah tenaga psikolog klinis yang tersedia masih jauh dari mencukupi. Dalam ‘Kongres V tahun 2025 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia’, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia menyoroti ketimpangan ini serta memperbarui kepengurusan dan memperkuat arah organisasi. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IPK Indonesia, Wahyu Nhira Utami, M.Psi., Psikolog, menjelaskan bahwa kongres tidak hanya urusan internal, melainkan juga memiliki kepentingan masyarakat yang besar. Salah satu fokus dari kongres adalah memastikan regulasi, anggaran dasar, dan kode etik psikolog klinis tetap relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan jiwa saat ini.
Peran psikolog klinis semakin mendesak terutama setelah dikeluarkannya Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas yang menetapkan psikolog klinis sebagai tenaga esensial yang harus tersedia di fasilitas kesehatan primer. Meskipun demikian, kondisi lapangan menunjukkan bahwa jumlah tenaga psikolog klinis masih jauh dari memadai. Dengan lebih dari 10 ribu puskesmas namun hanya sekitar 4 ribuan psikolog klinis terdaftar di IPK Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang besar yang perlu diatasi.
Nhira menekankan perlunya percepatan produksi lulusan psikolog klinis dan distribusi tenaga yang merata ke seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi kondisi ini. Dengan adanya kebutuhan yang terus meningkat, IPK Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan jiwa di Indonesia dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.
