UU Tapera menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas UU tersebut. MK memutuskan kepesertaan Tapera tidak lagi jadi kewajiban dan harus direvisi dalam 2 tahun. UU Tapera bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dengan permasalahan keterjangkauan dan dana murah jangka panjang. Negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan warga negara akan tempat tinggal yang layak. Tapera merupakan tabungan perumahan rakyat sebagai sumber pembiayaan murah jangka panjang dengan iuran wajib bagi peserta. Poin penting dalam UU Tapera meliputi tujuan menghimpun dana, kepesertaan bagi pekerja dan pekerja mandiri, besaran iuran, manfaat tabungan, sanksi bagi yang melanggar, dan pengelolaan dana Tapera. BP Tapera mengatur dan mengawasi pengelolaan dana serta menentukan kebijakan umum dalam pembinaan Tapera. Undang-undang ini juga membentuk Komite Tapera untuk merumuskan kebijakan strategis dalam pengelolaan Tapera. Penegasan sanksi administratif bagi peserta dan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban juga diatur dalam UU Tapera.

Source link