Menteri Wihaji telah menegaskan komitmennya dalam menjaga kelangsungan program prioritas dengan memastikan pelayanan tetap optimal meski anggaran terbatas. Pagu anggaran Kemendukbangga/BKKBN tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp4,4 triliun, namun setelah efisiensi dan pemblokiran sebesar Rp547,21 miliar, pagu efektifnya sekitar Rp3,85 triliun. Realisasi anggaran hingga 25 Agustus 2025 telah mencapai 66,36 persen dari pagu tersebut, dan diharapkan dapat mendekati penuh pada akhir tahun dengan adanya program yang dipacu pada semester kedua.
Makan Bergizi Gratis (MBG) telah ditempatkan sebagai bagian dari program prioritas Presiden oleh Kemendukbangga/BKKBN, dengan fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau kelompok paling rentan serta mempercepat penurunan stunting. Komisi IX menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi pusat-daerah, dengan dukungan DPR RI sebagai landasan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil juga dianggap penting untuk menjamin program ini menjangkau keluarga Indonesia secara menyeluruh.
Dukungan DPR RI terhadap upaya Kemendukbangga/BKKBN mencakup tambahan alokasi untuk program KB, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan Pendataan Keluarga. Rapat kerja telah ditutup dengan kesepakatan untuk membawa hasil pembahasan ke Badan Anggaran DPR RI, dengan harapan program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas keluarga Indonesia.
