Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, mendapat sorotan publik setelah keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu protes besar-besaran. Meskipun kebijakan tersebut telah dibatalkan dan permintaan maaf sudah disampaikan, demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Rabu (13/8) tetap berlanjut, bahkan menuntut Sudewo untuk mundur.
Sudewo menjabat Bupati Pati sejak 18 Juli 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Sujarwanto Dwiatmoko. Dengan slogan “Wong Asli Pati Wae Go,” pasangan ini mengantongi 419.684 suara atau 53,53 persen.
Lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, Sudewo menempuh pendidikan di SMAN 1 Pati dan melanjutkan studi di Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia memiliki gelar Sarjana Teknik Sipil dan Magister Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (UNDIP). Karier profesional Sudewo dimulai di sektor konstruksi bersama PT Jaya Construction sebelum beralih ke pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali.
Dari sisi politik, Sudewo terjun ke Partai Gerindra dan menjabat sebagai Anggota DPR RI pada periode 2009–2014 dan 2019–2029. Di dalam partai, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan Organisasi.
Kontroversi muncul setelah keputusan Sudewo menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen, yang dianggap merugikan masyarakat kecil. Meski kebijakan tersebut dibatalkan, gelombang protes masih terjadi. Demonstrasi di Alun-Alun Pati menuntut Sudewo mundur dan diwarnai kericuhan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap bahwa Sudewo diduga terlibat dalam penerimaan dana dalam kasus suap pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Sudewo membantah tuduhan tersebut dan harus menghadapi ujian politik besar selama masa jabatannya sebagai Bupati Pati 2025–2030.
