Insiden kecelakaan kapal di perairan Sanur, Bali telah menarik perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, mulai dari kelayakan kapal hingga manajemen keselamatan. BHS menyoroti standar klasifikasi kapal, sertifikat pelaut yang sah bagi awak kapal, dan kesiapan eksternal dari lembaga penyelamat negara seperti Basarnas, Polair, dan KPLP.
Menurut BHS, lembaga penyelamat di Indonesia masih mengalami kegagalan dalam menyediakan respons cepat terhadap insiden kecelakaan kapal. Hal ini menimbulkan keprihatinan terhadap citra pariwisata Indonesia di mata dunia, terutama terkait dengan keamanan dan keselamatan. BHS mendorong Kementerian Pariwisata untuk mengoordinasikan sektor terkait dalam satu forum perlindungan keselamatan wisata bahari, melakukan penertiban fungsional, dan memberikan permintaan maaf secara terbuka kepada wisatawan mancanegara.
Selain itu, BHS juga menekankan pentingnya realisasi asuransi penumpang dan penyidikan yang tuntas oleh Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Evaluasi terhadap penggunaan jaket keselamatan di kapal juga perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan yang berlaku. Dengan adanya insiden tersebut, diharapkan pihak terkait dapat meningkatkan sistem keselamatan pelayaran di Indonesia untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.
