Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (PERDOKJASI) memberikan respon positif terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 7/SEOJK.05/2025 mengenai Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Mereka menilai regulasi ini sebagai langkah maju yang akan memperkuat tata kelola asuransi kesehatan di Indonesia. Selain menitikberatkan pada aspek aktuaria dan administratif, regulasi ini juga memasukkan pertimbangan medis yang didasarkan pada bukti nyata.
Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI, Dr. dr. Wawan Mulyawan, Sp.B.S., Subsp. N-TB., Sp.K.P., AAK, menyambut baik kewajiban kehadiran dokter dan Dewan Penasihat Medis (DPM) dalam struktur perusahaan asuransi. Mereka memastikan bahwa keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan aktuaria, underwriting, dan klaim, tetapi juga mempertimbangkan evidensi medis, efektivitas layanan, dan etika kedokteran yang menitikberatkan pada perlindungan pasien.
Sebelum adanya regulasi SEOJK 7/2025, sistem asuransi kesehatan di Indonesia mengalami tantangan seperti tingginya rasio klaim, keterbatasan interoperabilitas data, dan kurangnya koordinasi antarpenjamin. Dengan adanya regulasi ini, PERDOKJASI melihat adanya perbaikan struktural yang signifikan dalam meningkatkan mutu tata kelola asuransi kesehatan.
Regulasi ini juga mengklarifikasi peran dokter dalam pengambilan keputusan medis dan administratif, melalui kehadiran dokter internal serta pembentukan DPM. Dokter kini berperan sebagai penjaga integritas sistem, memastikan bahwa klaim dievaluasi secara adil berdasarkan bukti klinis, serta melindungi kepentingan peserta dari segi kesehatan dan finansial. Bagi PERDOKJASI, semua ketentuan ini merupakan fondasi penting untuk memperkuat peran dokter sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem serta menjamin keadilan bagi peserta.
