Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, melakukan kunjungan lapangan dan berdialog dengan para pemangku kepentingan sektor transportasi di lintasan penyeberangan Kayangan–Pototano, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bambang mendukung rencana pembangunan dermaga tambahan di wilayah tersebut karena kondisi saat ini menghambat mobilitas logistik dan penumpang antarpulau. Dari 28 kapal yang terdaftar, hanya sekitar 30 persen yang dapat beroperasi optimal karena keterbatasan dermaga. Penambahan satu dermaga diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi hingga 50 persen, sangat penting untuk menunjang distribusi barang, terutama kebutuhan pangan.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah menyampaikan rencana penambahan dermaga kepada Komisi VII DPR RI. Bambang menilai percepatan realisasi dermaga baru harus diprioritaskan karena fungsinya yang strategis dalam mendukung arus logistik. Ia juga menyarankan agar pembiayaan proyek ini memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena pembangunannya bertujuan untuk pelayanan publik, bukan semata profit.
Bambang juga menolak wacana pembangunan jembatan di atas Selat Alas. Bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan merupakan rute pelayaran internasional, sehingga pembangunan jembatan di kawasan tersebut dinilai berisiko tinggi. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan, Heru Wahyono, menyambut baik dukungan DPR RI dan menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan kajian kelayakan sebagai dasar pengembangan pelabuhan.
Dengan rencana penambahan dermaga dari dua menjadi tiga unit, kapasitas pelabuhan di Kayangan–Pototano diharapkan akan meningkat secara signifikan. Sektor transportasi laut di NTB menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan mobilitas penumpang dan kendaraan lintasan Kayangan–Pototano dari tahun 2023 ke 2024 menjadi pertanda penting untuk mendukung dengan infrastruktur yang memadai.
