Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, memberikan dorongan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terus berkembang dan meningkatkan kelasnya. Salah satu langkah penting yang ditonjolkan adalah kemudahan akses terhadap perizinan dan sertifikasi melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian bagi Pelaku UMKM di Pasuruan.
Dalam acara tersebut, Bambang Haryo menekankan pentingnya meningkatkan kualitas produk UMKM Indonesia dengan kerja sama antara DPR RI dan BSN. Beliau juga menyoroti perlunya peningkatan anggaran untuk BSN agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di Indonesia. Menurutnya, BSN saat ini hanya memiliki anggaran sekitar Rp 200 miliar, yang dianggapnya masih terlalu kecil dibanding jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mencapai sekitar 65 juta.
Peran BSN dalam membantu UMKM meningkatkan mutu produk melalui standardisasi dan sertifikasi diakui sebagai sangat penting. Dukungan dari BSN diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan UMKM dalam memperoleh Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI), yang saat ini masih rendah. Perwakilan dari BSN mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30 persen UMKM yang telah tersertifikasi, karena rendahnya kesadaran dan keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Koordinator UMKM Sidoarjo, Rahmi Auliya, menyampaikan bahwa banyak pelaku usaha masih menganggap proses pengurusan SNI mahal dan rumit, padahal SNI Bina UMKM adalah gratis. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendorong UMKM untuk maju dan bersaing, serta membuka ruang dialog antara pembuat kebijakan, lembaga teknis, dan pelaku usaha di lapangan.
