Fenomena politik legislasi di Indonesia seringkali menunjukkan kecenderungan untuk melemparkan tanggung jawab kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cara untuk menyelesaikan ketidakpuasan terhadap undang-undang yang kontroversial. Hal ini terlihat dalam persetujuan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat secara luas, menimbulkan kekhawatiran akan peran militer dalam ranah sipil. Penolakan publik terhadap revisi UU TNI ini menyoroti masalah dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, di mana keputusan seringkali didasarkan pada transaksi politik dan minimnya keterlibatan akademisi atau masyarakat. Meskipun MK memiliki peran penting dalam mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, penggunaan terus-menerus mekanisme judicial review dapat menyebabkan penumpukan beban pada MK dan tidak secara efektif memperbaiki ketimpangan dalam desain regulasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi dalam proses legislasi yang berorientasi pada partisipasi publik yang bermakna menjadi kuncinya untuk mencegah regulasi bermasalah dan memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis di Indonesia.