Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dikelola dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan memastikan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, yang juga dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago sebagai pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan standar tata kelola tinggi yang dipegang oleh anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).
Prinsip-prinsip tersebut mencakup definisi yang jelas dan publik mengenai tujuan dana, pembentukan struktur organisasi transparan dan akuntabel, manajemen risiko investasi yang hati-hati, serta auditabilitas independen. Semua ini bertujuan untuk menjaga integritas Danantara serta meningkatkan kepercayaan pasar. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, Presiden Prabowo telah membentuk sistem pengawasan yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas.
Danantara akan dipimpin oleh individu-intidividual yang memiliki integritas tinggi dan akan mengkonsolidasikan kekayaan negara di bawah satu entitas manajemen. Dengan aset sebesar Rp14.000 triliun (USD 870 miliar), Danantara tidak hanya akan berperan sebagai pengelola investasi tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Selama peluncuran resmi Danantara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana tersebut adalah untuk generasi masa depan Indonesia, sesuai dengan semangat Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945. Pasal ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam negara untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Menurut Hasan, industri-industri vital harus tetap dalam kendali negara untuk memastikan hal ini tercapai.