Sebuah keputusan kontroversial dari Mahkamah Agung (MA) yang mengubah persyaratan usia calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024 telah menimbulkan gelombang kontroversi di masyarakat dan dunia politik. Perubahan ini menyebabkan ketidakpuasan bagi sebagian pihak yang menganggap bahwa keputusan tersebut menguntungkan politikus muda dengan jaringan politik yang kuat. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi muda, banyak yang meragukan kesetaraan dan keadilan dalam persaingan politik akibat perubahan syarat usia ini.
Menurut teori konstitusi yang diamanatkan dalam UUD 1945, setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, perubahan syarat usia calon kepala daerah perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan diskriminasi. Kriteria usia yang lebih rendah sebenarnya bertujuan untuk mendorong partisipasi politik generasi muda, namun dalam pelaksanaannya, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan kesetaraan.
Kritik terhadap keputusan MA tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Hur Hayati. Sebagian melihat bahwa keputusan ini dapat membuka jalan bagi politikus muda tertentu dengan dukungan politik yang kuat, tanpa memastikan persaingan yang seimbang. Spekulasi pun berkembang mengenai motivasi sebenarnya di balik keputusan tersebut, terutama terkait dengan dukungan politik tertentu.
Di tengah polemik yang muncul, harapan kini tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak hanya mengikuti keputusan MA, tetapi juga memastikan bahwa proses pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Kesetaraan kesempatan bagi semua calon merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam proses politik. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk menjaga integritas pemilihan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tetap adil, setara, dan transparan demi kepentingan demokrasi yang lebih luas.