Pada tahun 2025, pelantikan kepala daerah di Jawa Barat akan dilaksanakan secara serentak, termasuk bagi kepala daerah terpilih yang tidak terlibat dalam sengketa dan yang telah menerima putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 27 pasangan kepala daerah terpilih di Jawa Barat, rencananya 26 pasangan akan dilantik pada 20 Februari 2025. Namun, pasangan Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz dari Kabupaten Tasikmalaya masih dalam proses hukum di MK, sehingga mereka kemungkinan besar tidak akan mengikuti pelantikan tersebut.
Rangkaian pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2025, yang ditetapkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pelantikan sebelumnya direncanakan pada 18, 19, dan 20 Februari namun setelah konsultasi dengan Presiden, diputuskan untuk memusatkan pelantikan pada tanggal 20 Februari.
Daftar wali kota terpilih di Provinsi Jawa Barat yang direncanakan akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 antara lain:
1. Kota Tasikmalaya: Viman Alfarizy (Wali Kota) dan Diky Chandra (Wakil Wali Kota)
2. Kota Banjar: Sudarsono (Wali Kota) dan Supriana (Wakil Wali Kota)
3. Kota Bekasi: H. Tri Adhianto Tjahyono (Wali Kota) dan Abdul Harris Bobihoe (Wakil Wali Kota)
4. Kota Cimahi: Ngatiyana (Wali Kota) dan Adhitia Yudisthira (Wakil Wali Kota)
5. Kota Depok: Supian Suri (Wali Kota) dan Chandra (Wakil Wali Kota)
6. Kota Cirebon: Effendi Edo (Wali Kota) dan Siti Farida (Wakil Wali Kota)
7. Kota Bandung: Farhan (Wali Kota) dan Erwin (Wakil Wali Kota)
8. Kota Sukabumi: Ayep Zaki (Wali Kota) dan Bobby Maulana (Wakil Wali Kota)
9. Kota Bogor: Dedie Rachim (Wali Kota) dan Jenal Mutaqin (Wakil Wali Kota)
Diharapkan pelantikan para wali kota dan wakil wali kota ini akan membawa semangat baru dalam pembangunan di setiap daerah, mampu menjawab berbagai tantangan termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Sinergi antara kepala daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat diharapkan dapat memastikan program kerja berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menuju pemerintahan daerah yang lebih baik dalam lima tahun ke depan.
