Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga baru yang didirikan oleh Presiden Joko Widodo sebelum masa jabatannya berakhir. Kantor ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tujuan strategis untuk menyampaikan informasi yang benar dan jelas tentang proses pemerintahan kepada masyarakat agar terhindar dari disinformasi.
Sebagai lembaga pendukung Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki fungsi utama sebagai berikut:
1. Melakukan analisis isu dan informasi politik, kebijakan strategis, dan program prioritas Presiden.
2. Mengelola materi dan strategi komunikasi terkait kebijakan dan program Presiden.
3. Menyebarluaskan informasi dan media komunikasi tentang kebijakan dan program Presiden.
4. Mengkoordinasikan informasi dan evaluasi komunikasi antar kementerian terhadap kebijakan dan program prioritas Presiden.
5. Mengelola administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan langsung oleh Presiden.
Kantor ini akan dipimpin oleh Kepala Komunikasi Presiden yang juga menjabat sebagai Koordinator Juru Bicara Presiden. Pendanaan Kantor Komunikasi Kepresidenan didukung oleh APBN dan diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 dengan alokasi anggaran yang mencapai triliunan rupiah.
Presiden Joko Widodo juga memproyeksikan pendapatan negara pada tahun 2025 dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Semua informasi ini merupakan hasil dari sidang penyampaian RUU APBN yang dilaporkan melalui ANTARA.
