Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, mengkritik ketidakmampuan untuk menyediakan cadangan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami gangguan akibat serangan siber. Menurut Meutya, masalah ini bukan disebabkan oleh kurangnya tata kelola ketahanan siber, melainkan kebodohan karena tidak adanya backup data yang signifikan.
Meskipun 2% dari data PDNS 2 telah dicadangkan di Pusat Data Nasional (PDN) di Batam, angka tersebut dianggap sangat kecil dan tidak memadai untuk mengatasi masalah. Meutya menegaskan bahwa ketiadaan cadangan data pada PDNS 2 tidak dapat disebut sebagai kurangnya tata kelola ketahanan siber, karena tidak ada data yang dicadangkan sama sekali.
Ia juga mengecam ketidakmampuan untuk menyediakan cadangan data pada PDNS 2 yang merupakan tempat penyimpanan data dari berbagai kementerian. Meskipun ada beberapa kementerian yang belum menyatu dalam sistem tersebut, Meutya mengatakan bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian serius untuk keselamatan data nasional.
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mengakui kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber terkait ketidakmampuan menyediakan cadangan data pada PDNS 2. Menurutnya, absennya backup data menjadi masalah utama dalam tata kelola ketahanan siber dan menyebabkan gangguan saat terjadi serangan siber.
Hinsa menyampaikan bahwa Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 mengharuskan adanya cadangan data di pusat data, namun hal ini tidak terpenuhi dalam kasus PDNS 2. Dia mengungkapkan bahwa aturan tersebut menuntut adanya backup data di berbagai lokasi pusat data, namun kenyataannya hanya 2% data yang dicadangkan di PDN Batam.
Di tengah paparannya, Hinsa diinterupsi oleh anggota Komisi I DPR yang menyuarakan keheranannya terhadap ketidakmampuan tersebut. Hinsa menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut dapat diberikan oleh Menkominfo terkait masalah ini.
