Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa, menyatakan bahwa setiap komisi di DPR RI telah diberi tugas oleh Badan Anggaran DPR RI untuk membahas rencana kerja dengan kementerian dan lembaga sesuai dengan siklus anggaran tahunan.
Hasil dari rapat tersebut akan disampaikan kepada badan anggaran DPR RI. Rapat ini membahas pendahuluan pembahasan anggaran tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 hingga Mei 2024. Saan menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran 2024 baru terealisasi sebesar 73,78 persen, di mana KPU mendapat anggaran Rp28,3 triliun dan terealisasi Rp20,9 triliun.
Dalam Rencana Kerja KPU Tahun 2025, KPU memperoleh pagu indikatif sebesar Rp3,06 triliun. Sementara itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa Bawaslu mendapat anggaran Rp9,94 triliun untuk tahun 2023 dan terealisasi Rp8,58 triliun atau 86,39 persen. Pada tahun 2024, Bawaslu mendapat anggaran Rp11,6 triliun dan terealisasi Rp5,83 triliun atau 50,23 persen. Untuk tahun 2025, Bawaslu mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp2,41 triliun.
Komisi II DPR menyetujui penjelasan pendahuluan pembahasan anggaran dari KPU dan Bawaslu dan meminta kedua lembaga tersebut untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2024 dan rinciannya kepada sekretariat sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN Tahun 2025 yang akan datang.
