Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membahas pendahuluan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyatakan bahwa setiap komisi memiliki tugas untuk melakukan rapat kerja dengan mitra terkait anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI. Rapat tersebut bertujuan untuk memberikan masukan yang dapat menjadi bahan pembahasan dalam penetapan pagu anggaran.
Rapat tersebut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni. Selain membahas anggaran dan RKP tahun 2025, rapat juga mengevaluasi realisasi anggaran tahun 2023.
Tito menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemendagri tahun 2023 sebesar Rp4,38 triliun, dengan realisasi mencapai 97,25 persen atau Rp4,26 triliun. Sedangkan pagu indikatif Kemendagri untuk tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp4,78 triliun.
Heddy Lugito menjelaskan bahwa DKPP mendapatkan anggaran sebesar Rp91 miliar pada tahun 2023, dengan penyerapan sebesar 9,2 persen atau Rp84,5 miliar. Tahun 2024, DKPP mendapat alokasi anggaran Rp67,4 miliar, dengan realisasi sebesar 40,42 persen atau Rp27,2 miliar.
Raja Juli menyatakan bahwa realisasi anggaran OIKN tahun 2023 mencapai 95,04 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp271,7 miliar. Sedangkan realisasi anggaran OIKN tahun 2024 mencapai 32,6 persen atau Rp177,6 miliar, dengan target capaian 45 persen hingga akhir Juni.
Rapat tersebut dipimpin oleh Junimart Girsang dan merupakan bagian dari proses pembahasan anggaran dan RKP tahun 2025.
