Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran di tanah Papua, agar anggaran tersebut benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini disampaikan dalam acara “Tatap Muka dan Dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan” di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Wapres menekankan bahwa anggaran yang diberikan harus benar-benar teralokasikan untuk keperluan masyarakat Papua, dan bukan hanya sebagai anggaran besar tanpa hasil yang nyata dalam pembangunan. Pertanggungjawaban anggaran juga menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Wapres menyoroti peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk Pj. Gubernur hingga para bupati, diharapkan mampu menunjukkan hasil konkrit dari anggaran yang telah dialokasikan.
Wapres juga menjelaskan bahwa anggaran otonomi khusus (otsus) harus memiliki hasil yang dapat terlihat oleh masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan. Keberadaan BPKP diharapkan dapat memantau dan memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak yang nyata dalam pembangunan.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat setempat, serta melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para peserta dari pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan demikian, Wapres mendorong semua pihak terkait untuk menjalankan amanah tersebut dengan baik, demi kepentingan bersama dan kemajuan Papua Selatan.
Referensi:
– Antara News (2024). Wapres: Alokasi Anggaran di Papua Harus Transparan dan Akuntabel. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3123414/wapres-alokasi-anggaran-di-papua-harus-transparan-dan-akuntabel pada tanggal 4 Juni 2024.
