Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, memberikan apresiasi terhadap peran kantor perwakilan RI sebagai penghubung dalam layanan pelindungan WNI di luar negeri. Dia menekankan pentingnya kantor perwakilan RI menjadi hub dalam menyelaraskan layanan terkait pelindungan WNI. Meskipun diawasi oleh Kementerian Luar Negeri, setiap kasus yang melibatkan WNI membutuhkan kerja sama antar lembaga terkait.
Anas menekankan perlunya evaluasi rutin dalam pelayanan publik oleh kantor perwakilan RI untuk meningkatkan kualitas layanan. Ia juga mendukung digitalisasi bertahap kantor perwakilan RI untuk pelayanan yang terintegrasi dan memudahkan aksesibilitas bagi pengguna layanan.
Selain itu, Anas juga mencatat pentingnya pengelolaan pengaduan terintegrasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Data pengaduan ini menjadi referensi dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik di Kementerian Luar Negeri dan kantor perwakilan RI.
Indonesia saat ini memiliki 132 perwakilan RI di berbagai belahan dunia. Menpan RB juga memberikan arahan terkait pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik serta inovasi layanan yang mendapat penghargaan dari Kementerian PANRB. Selain itu, ia menyoroti masalah aduan terbanyak terkait pelindungan WNI di luar negeri dan keimigrasian.
Anas juga mendorong kerjasama layanan keimigrasian dan pelindungan WNI bersama Kementerian Hukum dan HAM melalui standar pelayanan yang jelas dan terukur. Selain itu, ia mengajak untuk memangkas proses bisnis guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam pertemuan dengan diplomat dari kantor perwakilan RI di Eropa, Anas memberikan apresiasi terhadap pelayanan publik yang dijalankan oleh kantor kedutaan tersebut. Ia berharap bahwa keluhan dan masukan dari para diplomat dapat segera ditindaklanjuti untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.
Duta Besar RI di London, Desra Percaya, menyambut baik kegiatan ini sebagai wadah untuk meningkatkan pelayanan di kantor perwakilan RI di seluruh dunia. Ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan arahan langsung dari Menteri dan memberikan masukan untuk peningkatan layanan publik.
