Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalin kerja sama dengan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah daerah setempat untuk memperkuat pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, mengatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengajak pengurus dan anggota NU serta Muhammadiyah agar aktif dalam pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pilkada 2024. Tujuan utamanya adalah untuk mereduksi praktik politik uang yang kerap terjadi dalam perhelatan Pilkada.
Dalam kerja sama tersebut, diharapkan pula agar sayap organisasi NU dan Muhammadiyah, termasuk kelompok perempuan dan kelompok muda, turut aktif dalam upaya pencegahan praktik politik uang serta politisasi sara yang dapat terjadi.
Ketua PCNU Bantul, Riyanto, menyatakan dukungan terhadap kerja sama tersebut, sementara Ketua PDM Bantul, Arba Riksawan Qomaru, menjelaskan bahwa Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah amar ma’ruf nahi munkar, terus menolak praktik politik uang dan siap menjadi bagian dari gerakan melawan politik uang dalam masyarakat.
Kerja sama ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan Pilkada yang lebih bersih dan adil, serta mengurangi berbagai potensi kerawanan seperti politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan hoaks.
