Purwakarta (ANTARA) – Dedi Mulyadi, anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), menegaskan bahwa anggota organisasi tersebut tidak boleh mendeklarasikan dukungan terhadap calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Menurutnya, dalam ranah institusi organisasi, Apdesi harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Dedi mengungkapkan ketidaksetujuannya ketika Apdesi Jabar memberikan dukungan dan doa kepadanya untuk menjadi calon gubernur Jabar di Kabupaten Garut. Menurutnya, organisasi pemerintah tidak seharusnya terlibat dalam hal tersebut karena hal tersebut bersifat pribadi dan tidak seharusnya dipolitisasi.
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya fokus pada pembangunan desa dan mengimplementasikan roadmap pembangunan. Dia juga mengingatkan pentingnya tata ruang desa agar pembangunan desa menjadi lebih terstruktur dan terencana.
Dengan adanya fokus pada pembangunan desa dan penerapan tata ruang desa, Dedi meyakini bahwa pembangunan desa dapat selesai dalam satu periode pemerintahan kepala desa. Hal ini juga akan memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara terkoordinasi dan terarah.
Dedi juga menyampaikan harapannya agar perubahan UU desa dapat diterapkan di Aceh meskipun ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dia berharap agar perubahan tersebut dapat membawa dampak positif bagi pembangunan desa di Aceh.
Artikel ini ditulis oleh M.Ali Khumaini dan diedit oleh Guido Merung. Hak cipta © ANTARA 2024.
