Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 untuk mengatasi maraknya praktik korupsi yang masih terjadi.
Dalam surat tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dengan Nomor 194/I.0/A/2024, terdapat empat poin penting yang disampaikan kepada presiden.
Poin pertama adalah pentingnya memastikan representasi masyarakat secara rasional-proporsional di dalam pansel sebagai unsur utama bersama unsur pemerintah, dengan proporsi jumlah keterwakilan yang lebih tinggi dari unsur masyarakat.
Poin kedua adalah perlunya penegakan prinsip keterbukaan, etika politik, dan moralitas demokrasi dengan mengumumkan jumlah calon anggota pansel sebanyak tiga kali dalam media massa selama dua pekan.
Tujuan dari langkah tersebut adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap moralitas, integritas, profesionalitas, dan independensi calon tersebut.
Poin ketiga mengajak presiden untuk respons positif terhadap masukan dan penilaian masyarakat dengan memilih calon yang sesuai dengan aspirasi dan kriteria kualitas kepribadian dan independensi pimpinan KPK.
Poin terakhir menegaskan bahwa pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tahun 2024 merupakan kesempatan emas untuk memulihkan citra KPK dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan independen.
Muhammadiyah juga menilai bahwa praktik korupsi semakin masif dan merugikan kehidupan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam masyarakat, serta mengancam martabat kenegaraan.
Pembentukan pansel tersebut diharapkan tidak hanya menjadi upaya memperbaiki citra KPK, tetapi juga sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam Gerakan Bersama Pemberantasan Korupsi.
Sejauh ini, Muhammadiyah mendukung langkah-langkah untuk memastikan bahwa proses pemilihan calon pimpinan KPK dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat demi peningkatan kepercayaan dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi.
Referensi: ANTARA News
