Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang berusaha mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 berjalan tanpa konflik sosial.
Anis Hidayah, Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, mengatakan bahwa lembaganya telah mengadakan diskusi dengan pemerintah pusat dan akan segera memantau prapilkada yang akan diselenggarakan. Langkah-langkah ini akan dikordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Selain itu, Komnas HAM juga aktif berdialog dengan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang partisipasi yang cukup dalam Pilkada Serentak 2024. Partisipasi masyarakat dianggap penting agar mereka tidak lagi menjadi sasaran politik uang.
Anis juga menyebut bahwa partisipasi masyarakat harus diperluas, misalnya dengan melibatkan mereka dalam pemilihan kriteria kandidat kepala daerah di daerah tempat tinggal mereka.
Ada empat hal yang akan dipantau oleh Komnas HAM dalam Pilkada Serentak 2024, yaitu pemenuhan hak kelompok rentan, kebebasan berekspresi, pencegahan konflik sosial, dan netralitas aparat. Diskusi dan koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memitigasi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi.
Hal ini merupakan upaya Komnas HAM untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar dan damai, serta untuk meningkatkan partisipasi serta perlindungan hak asasi manusia selama proses tersebut.
