Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyambut baik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai wacana pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta sebagai hal yang positif. Menurut Christina, hal ini dapat menjadi angin segar bagi aspirasi dwikewarganegaraan.
Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024, memerlukan political will dari pemerintah agar bisa didorong dalam DPR RI. Christina menyebut bahwa aspirasi kewarganegaraan ganda telah lama menjadi perjuangan diaspora Indonesia di luar negeri dan komunitas perkawinan campuran.
Indonesia telah kehilangan banyak talenta berbakat yang memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka atas berbagai alasan. Hal ini dikenal sebagai brain drain atau hengkangnya sumber daya manusia dari satu negara ke negara lain.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan membatasi kewarganegaraan ganda hanya hingga anak tersebut berusia 18 tahun, kemudian anak tersebut harus memilih kewarganegaraan. Banyak diaspora yang ingin berkontribusi bagi Indonesia terpaksa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka atas berbagai alasan, termasuk ekonomi.
Penerapan kewarganegaraan ganda diharapkan dapat mencegah fenomena brain drain dan memungkinkan Indonesia tetap memiliki SDM bertalenta untuk berkontribusi dalam mencapai pembangunan Indonesia Emas 2045. Meskipun masih memerlukan kajian lebih lanjut, kontribusi diaspora dengan kewarganegaraan ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi berpotensi meningkat seperti yang terjadi di negara-negara lain yang telah menerapkan kewarganegaraan ganda.
Artikel ini ditulis oleh Pewarta Melalusa Susthira Khalida dan diedit oleh Didik Kusbiantoro.
