Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa ia perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait usulan Ombudsman RI mengenai penundaan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. “Saya harus berkoordinasi dengan yang berkompeten, bersama BKN,” ujar Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, pada hari Kamis.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyarankan agar seleksi CASN pada tahun 2024 ditunda hingga selesainya pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. “Kalau boleh saya mengusulkan, untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai dengan selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik,” kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.
Najih berharap agar BKN dan pihak terkait dapat mendiskusikan usulan tersebut. Dia menyatakan kekhawatiran bahwa seleksi CASN dapat menjadi bagian dari janji politik selama masa Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bagi calon politik untuk membuat janji bahwa mereka akan menjadikan pendukung mereka sebagai ASN.
Penundaan seleksi CASN ini juga perlu mempertimbangkan netralitas ASN dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. BKN menyatakan bahwa kewenangan untuk menunda seleksi CASN tahun 2024 ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Itu keputusan Kemen-PANRB,” kata Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN, Wahyu.
Kementerian PANRB telah menetapkan formasi untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta formasi, yang terdiri dari 75 kementerian dan lembaga dengan 427.850 formasi, serta 524 pemerintah daerah dengan 862.174 formasi. Total 1,28 juta formasi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta orang secara bertahap.
