Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa program Kementerian ATR/BPN dapat menjadi solusi dalam menangani kejahatan pertanahan yang sering dilakukan oleh mafia tanah. AHY menganggap isu pertanahan sebagai masalah yang sangat penting dan harus segera diselesaikan.

Menurut AHY, banyak aduan hukum yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, program Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat memberikan solusi dan mengungkap praktik kejahatan dalam bidang pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melawan mafia tanah dan akan mencari solusi terbaik agar tidak ada yang dizalimi. Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, juga menegaskan bahwa sengketa tanah merupakan masalah yang sering terjadi di Sulsel, dan pemerintah daerah siap mendukung program Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan pemiliknya.

Setelah melakukan pembagian sertipikat kepada masyarakat di Kabupaten Gowa, Sulsel, AHY dijadwalkan akan melakukan peninjauan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Makassar untuk memastikan pelayanan pertanahan pada akhir pekan berjalan lancar. Selain itu, kunjungannya juga dalam rangka mendeklarasikan implementasi layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

AHY juga akan menyerahkan sertipikat tanah elektronik kepada pemerintah daerah, sebagai bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan 104 Kantah Kabupaten/Kota Elektronik pada tahun 2024.){2024}