Sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah selesai. Mahkamah Konstitusi, sebagai “tangan kedua” Tuhan, telah mengeluarkan putusannya pada 22 April 2024. Putusan menyatakan bahwa seluruh permohonan dari pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. ditolak. Lima hakim setuju dengan putusan tersebut, sementara tiga hakim lain memberikan pendapat berbeda.
Keputusan tersebut berarti Prabowo-Gibran, yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres 2024, yaitu 96.214.691 suara atau 58,6 persen, akan menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Reaksi terhadap putusan tersebut bermacam-macam, baik positif maupun negatif, di antara masyarakat dan di media sosial. Namun, dissenting opinion dari tiga hakim merupakan sorotan positif karena memberikan saran untuk memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu dan Mahkamah Konstitusi.
Dua poin utama dari dissenting opinion tersebut menekankan pentingnya pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Salah satu isu yang diangkat adalah dugaan kecurangan terkait pembagian bansos yang berpotensi meningkatkan suara pasangan Prabowo-Gibran.
Selain itu, MK juga menyoroti kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sejumlah menteri. MK menilai Bawaslu perlu memperhatikan aspek-aspek lain dalam menentukan pelanggaran pemilu secara komprehensif.
Dalam dissenting opinion mereka, hakim juga menyoroti bahwa MK seharusnya tidak hanya mengadili secara prosedural, tapi juga mengedepankan pendekatan substansial. Hal ini penting agar MK tidak tertinggal dalam perkembangan zaman dan agar asas-asas pemilu jujur dan adil dapat dijaga dengan baik.
Mengingat pentingnya pemilihan umum yang akan datang, para hakim MK berharap bahwa saran-saran perbaikan dalam dissenting opinion mereka menjadi catatan penting. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, proses demokrasi di masa depan diharapkan menjadi lebih berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik.
