Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan kekhawatirannya terhadap kegagalan Palestina dalam menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Hanya kita memang menyayangkan bahwa keanggotaan Palestina yang kita harapkan bisa menjadi anggota penuh di PBB itu kemudian di-veto lagi oleh Amerika, sehingga terjadi kekecewaan banyak negara walaupun memperoleh suara terbanyak,” kata Wapres.
Wapres juga mengomentari perang antara Iran dan Israel yang telah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah belakangan ini. Dia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi eskalasi konflik di wilayah tersebut. “Beberapa kali memang kita sudah melakukan pertemuan sidang kabinet yang kita harapkan bahwa kita melakukan de-eskalasi, jangan sampai terjadi eskalasi. Apa yang terjadi, serangan terakhir Iran ke Israel ini kita harap dicukupkan sampai di situ saja,” harap Wapres.
Upaya lobi dan komunikasi telah dilakukan dengan sejumlah negara melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, termasuk dengan Iran untuk mencegah terjadinya serangan lagi. “Bahkan juga, kita mengharap kedekatan Iran dengan China. Kita mengharap China juga mengambil peran untuk juga melobi Iran untuk tidak terus melanjutkan. Begitu juga, kita harap dengan pihak Israel, dari negara-negara Timur Tengah yang punya hubungan baik dengan Israel dan juga melalui Amerika kita berharap,” ujarnya.
Menurut Wapres, konflik yang berkelanjutan tidak akan menguntungkan negara manapun dan dapat membahayakan dunia secara keseluruhan. “Karena itu, kita harapkan bahwa eskalasi di Timur Tengah ini tidak berlanjut dan semua pihak sudah berupaya,” tambah Wapres.
Amerika Serikat (AS) pada Kamis (18/4) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Meskipun mendapat dukungan mayoritas suara, keanggotaan Palestina diblokir oleh Amerika Serikat.
Palestina telah diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB sejak tahun 2012, namun tidak memiliki hak untuk melakukan pemungutan suara. Sejumlah negara dapat menjadi anggota penuh PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Artikel ini disusun oleh Benardy Ferdiansyah dan diedit oleh Chandra Hamdani Noor untuk ANTARA.
