Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perkembangan pemilihan umum di Indonesia.
Ardli menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus siap menghadapi empat tantangan yang mungkin dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Salah satunya adalah potensi polarisasi di masing-masing daerah yang bisa memicu konflik. Ardli menekankan pentingnya siap menghadapi isu polarisasi dan konflik yang mungkin timbul di berbagai daerah secara serentak.
Selain itu, Ardli juga menyoroti beban kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan Pilkada serentak 2024. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus memperhatikan kelelahan pelaksana yang dalam pengalaman sebelumnya telah menimbulkan korban jiwa.
Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah kampanye hitam, berita bohong, dan politik uang. KPU diharapkan dapat bekerja keras dalam menangani hal-hal tersebut untuk memastikan keberlangsungan Pilkada serentak 2024 yang bersih dan transparan.
Ardli juga menyoroti pentingnya kredibilitas penyelenggara dalam menjalankan Pilkada serentak. KPU harus mampu menjawab isu-isu kecurangan yang masih diingat oleh sebagian masyarakat terkait Pilpres sebelumnya.
Selain peran penyelenggara, Ardli juga menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mencegah empat tantangan tersebut. Katanya, kesadaran politik dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga tatanan demokrasi di Indonesia.
Sebelumnya, KPU RI telah meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa tahapan penting Pilkada 2024 antara lain pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan proses pemilihan suara hingga penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan.
Artikel ini ditulis oleh Rio Feisal dan diedit oleh Chandra Hamdani Noor untuk ANTARA.