Pengamat politik dari Universitas Andalas Padang, Asrinaldi, menyatakan bahwa pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menurut Asrinaldi, keempat menteri tersebut dianggap dapat memberikan bukti atas gugatan yang diajukan dalam sidang PHPU Pemilihan Presiden 2024, terutama terkait program bantuan sosial (bansos).
Asrinaldi menilai langkah ini sebagai upaya Mahkamah Konstitusi untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut yang sedang mengalami penurunan. Selama ini, MK telah berhasil membuktikan bahwa sidang PHPU berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat.
Mengumpulkan semua bukti yang relevan, termasuk dengan memanggil empat menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, MK diharapkan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat.
Asrinaldi menambahkan bahwa keempat menteri tersebut memiliki pengetahuan mendalam mengenai program Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal pembagian bansos dan penganggarannya. Dalam sidang nanti, hakim dapat menilai apakah tindakan yang dilakukan terkait dengan politisasi, serta alasan di balik keputusan tersebut.
Sebelumnya, MK telah menjadwalkan pemanggilan keempat menteri tersebut untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024. Pihak terkait telah menyatakan siap untuk hadir di hadapan MK, termasuk Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa semua menteri akan hadir dalam sidang sengketa pilpres di MK.
Selain itu, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sidang tersebut. Langkah ini merupakan inisiatif dari hakim konstitusi sebagai bagian dari proses persidangan yang sedang berlangsung.