Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Setelah program-program Dampak Cepat yang sudah ada, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 sasaran kinerja utama dengan program-program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 sasaran ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan fundamental atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan kita, membekali diri kita dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Sasaran Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan fundamental bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program perkebunan pangan, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Setidaknya 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan lahan panen ini, asumsinya semuanya adalah sawah padi, maka akan terjadi penambahan 20 juta ton padi (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur biodisel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik mikrohidro, energi angin, energi laut, energi surya, dan energi panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) perlu dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia saat musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Sasaran Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menekankan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan badan penerimaan nasional, seiring dengan reformasi komprehensif di bidang kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan akan meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Sasaran Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang menyebabkan generasi yang tidak mencapai potensi maksimal mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi tonggak kebijakan pemerintah. Tujuan penting adalah menghapus kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan yang kritis.